Penilaian Adipura Tiga Kali 
Selasa, 08 Maret 2011 03:00 
PALEMBANG – Menteri Lingkungan Hidup RI, Prof Dr Gusti Muhammad Hatta MS, membuka Rapat Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ekoregion Sumatera di Hotel Jayakarta Daira, kemarin. Rakor tersebut berlangsung selama dua hari, 7-8 Maret. Dihadiri diikuti 151 instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dari 10 provinsi di Sumatera. Narasumbernya selain dari berbagai kementerian terkait juga dari perguruan tinggi di Sumatera.
“Rakor ini diselenggarakan di lima wilayah ekoregion di Indonesia. Yang pertama untuk wilayah Sumatera, kemudian Bali-Nustra di Mataram pada 10-12 Maret, wilayah Jawa di Jogjakarta pada 21-22 Maret, wilayah Sumapapua di Makassar pada 23-24 Maret dan wilayah Kalimantan di Banjarmasin pada 28-29 Maret,” jelas Gusti.
Ada beberapa hal yang jadi perhatian Menteri Lingkungan Hidup. Salah satunya, Presiden RI meminta adanya penurunan 20 persen hotspot (titik api) setiap tahunnya di Indonesia. Ada empat provinsi yang menjadi perhatian pemerintah terkait potensi hotspot, salah satunya Sumsel. Tahun lalu, berhasil menurunkan potensi hotspot sekitar 70 persen secara nasional. Tahun ini, berdasar perkiraan BMKG, hingga April masih dalam pengaruh Lanina sehingga tetap basah.
Dari April hingga Juni, dalam pengaruh moderat. Yang perlu diwaspadai mulai Juni hingga akhir tahun kemungkinan iklim kering. Diharapkan tidak terjadi kebakaran hutan yang memproduksi asap keluar negeri. Gusti juga menyikapi permasalahan sampah. Sebagai kota berkembang, ia ingin agar Sumsel bisa memperhatikan secara serius pengelolaan sampah dengan baik.
“Palembang dan Surabaya jadi wakil Indonesia untuk bertanding dengan wakil-wakil dari negara lain di tingkat internasional dalam hal kebersihan kota,” ucap Gusti. Hanya saja, ia menilai perlu ada perhatian serius terhadap Palembang. Khususnya bagaimana agar tidak terjadi polusi dari pengolahan karet. Sehingga saat tim penilai datang ke Palembang tidak perlu menutup hidung karena bau menyengat.
Sebagai contoh, di Padang ia baru mencanangkan program bank sampah. Di Sumsel diharapkan tidak hanya dilakukan pengolahan sampah, tapi bagaimana memilah sampah sejak dari sampah rumah tangga untuk mempermudah proses pengolahan. Untuk sungai, juga jadi fokus perhatian pengelolaan lingkungan hidup.
Perlu ditingkatkan kinerja bagaimana menaikkan kelas kualitas air sungai di Sumatera. Misalnya DAS (daerah aliran sungai) Musi yang setelah penandatanganan prasasti ini akan dipantau pada sejumlah titik oleh Sumsel dan Bengkulu. “Sumatera sudah maju pesat, jangan sampai pembangunan merusak lingkungan hidup,” pintanya.
Makanya sekarang ada program Green Economy. Dimana pembangunan tetap berjalan, namun rendah karbon. Kerusakan dan degradasi hutan menjadi penyumbang karbon dan penyebab efek rumah kaca terbesar. Pemeliharaan hutan dan memperbanyak penanaman tumbuhan menyumbang 14 persen pengurangan emisi gas karbon, 6 persen disumbang dari efisiensi energi dan energi terbarukan. Dan 6 persen lagi dari pengelolaan limbah yang baik. Dengan sinergis seluruh program itu diharapkan mampu menurunkan 26 persen gas karbon.
Untuk meningkat kinerja pemerintah daerah, Menteri berencana mengurangi anggaran pusat dan menurunkannya ke daerah. Rencananya akan mulai 2012, tentu saja harus ada izin dari DPR RI dan internal di Kementerian Kehutanan. Jika rencananya itu berhasil, maka alokasi untuk daerah tahun depan akan meningkat lima kali lipat dibanding tahun lalu.
Dan tahun berikutnya menjadi 6-7 kali lipat. Termasuk untuk pusat pengelolaan ekoregion pada masing-masing wilayah. Sementara untuk dana dekon yang selama ini besarnya hanya Rp500 juta akan dinaikkan, tapi jumlahnya tidak akan seragam, yang berprestasi tentu akan lebih besar. Untuk penilaian Adipura akan diperketat. Parameter yang dinilai juga terus bertambah. Misalnya yang ditambah tahun ini adalah kualitas air dan udara.
Mulai tahun ini, penilaian Adipura juga akan melibatkan pusat studi lingkungan (PSL) dari masing-masing perguruan tinggi. Dan sudah ada pula Dewan Penilai Adipura. Digunakan pula sistem silang sehingga menghilangkan unsur subjektivitas dan lebih objektif. Tahun depan, akan masukkan parameter lain dalam penilaian.
“Penilaian Adipura sendiri dilakukan tiga kali dalam setahun. Target tahun ini seluruh kota di Indonesia, kalau tahun sebelumnya baru sekitar 70 persen saja,” kata Gusti. Mulai tahun ini, hanya yang mendapatkan Adipura kencana dan yang pertamamendapat Adipura saja yang akan menerima piala Adipura langsung dari Presiden SBY. Sedangkan yang sudah pernah tapi belum lima kali hanya menghadiri saja.
Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera, Ir M Ilham menambahkan, pelaksanaan rakor ini bertujuan menyinkronisasikan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Melalui acara ini, Kementerian Lingkungan Hidup ingin menjaring aspirasi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal, konkrit dan strategis. “Kita juga ingin mendapatkan profil pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup daerah untuk mempertajam penetapan lokus strategis apabila dibutuhkan,” cetusnya.
Melalui rakor ini, akan dikomunikasikan berbagai kendala dan hambatan yang dirasakan pihak daerah maupun Kementerian Lingkungan Hidup dalam menyusun langkah-langkah konkret penyelesaian permasalahan yang ada. “Harapannya, dalam rakor ini dapat tercapai suatu kesepakatan usulan rencana kegiatan 2012 yang menjadi sinergis pemerintah pusat dan daerah di bidang lingkungan hidup dari setiap ekoregion,” beber Ilham.
Sasaran dalam rakor ini di antaranya mendapatkan data dan profil umum daerah mengenai kemajuan, hambatan dan kebutuhan penunjang program pembangunan di bidang lingkungan hidup. Dalam rakor dilakukan pula konsultasi teknis terkait kegiatan penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan dan peningkatan kapasitas.
“Hasil yang dicapai akan dibawa dalam rakor nasional lingkungan hidup juga menjadi masukan dalam Musrenbang bulan April mendatang,”ucapnya. Hadir dalam acara, perwakilan instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota, serta sector terkait seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Bappenas serta Kementerian Keuangan.
Ilham menambahkan, saat ini penyusunan program belum sepenuhnya mengacu pada kebutuhan riil daerah. Karena itu, program kerja di bidang lingkungan hidup selama ini belum berjalan secara maksimal. Melalui rakor ini diharapkan terwujudnya sinergisitas pengelolaan sumber daya alam dan ekoregion di Sumatera.
Fokus kerja tahun ini adalah pengendalian pencemaran, kerusakan dan kapasitas pengeloaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Salah satu yang akan dilakukan adalah menjadikan DAS Musi sebagai pusat pengembangan ekoregion Sumatera. Kemudian menetapkan titik pemetaan kualitas air. Untuk itu, dalam acara kemarin dilakukan penandatanganan prasasti pemantauan titik kualitas air DAS Musi antara Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin dan Wagub Bengkulu H Junaidi Hamsyah dan diketahui Kementerian Lingkungan Hidup Prof Dr Gusti Muhammad Hatta.
Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin memanfaatkan acara itu untuk menjual Sumsel. Mulai dari sumber daya alam hingga energi dan pertambangan. Seluruh sector pembangunan masih tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. “Di Sumsel, tahun 2010 lalu ada 10 kota yang sudah menerima Adipura. Akan lebih kita tingkatkan lagi. Sebelumnya, di 2009 Sumsel menerima penghargaan lingkungan hidup terbaik se-Indonesia,” bebernya.
Wako Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, ruang terbuka hijau (RTH) Kota Palembang saat ini lebih dari 30 persen. “Satu pohon ditebang harus seizin saya. Pembangunan tetap akan mengacu pada pemeliharaan lingkungan hidup yang baik,”tukasnya.
Sementara itu, sekitar 10 ribu benih ikan nila kemarin ditabur ke kolam kambang iwak kecil di samping Masjid Taqwa Jl Ki Renggo Wirosantiko. Penaburan benih dilakukan secara simbolis oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH), Gusti Muhammad Hatta.
Saat kegiatan, Gusti didampingi Walikota Palembang, Eddy Santana Putra, Wakil Gubernur Bengkulu, Junaedi Hamzah dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Palembang, Apriadi S Busri.
Tampak hadir di acara tersebut sejumla pejabat di lingkungan Pemkot Palembang seperti Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (DP2K) Sudirman Tegoeh, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Gema Asiani dan kepala dinas lainnya. (mg13)
(46)
PALEMBANG – Menteri Lingkungan Hidup RI, Prof Dr Gusti Muhammad Hatta MS, membuka Rapat Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ekoregion Sumatera di Hotel Jayakarta Daira, kemarin. Rakor tersebut berlangsung selama dua hari, 7-8 Maret. Dihadiri diikuti 151 instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dari 10 provinsi di Sumatera. Narasumbernya selain dari berbagai kementerian terkait juga dari perguruan tinggi di Sumatera.“Rakor ini diselenggarakan di lima wilayah ekoregion di Indonesia. Yang pertama untuk wilayah Sumatera, kemudian Bali-Nustra di Mataram pada 10-12 Maret, wilayah Jawa di Jogjakarta pada 21-22 Maret, wilayah Sumapapua di Makassar pada 23-24 Maret dan wilayah Kalimantan di Banjarmasin pada 28-29 Maret,” jelas Gusti.
Ada beberapa hal yang jadi perhatian Menteri Lingkungan Hidup. Salah satunya, Presiden RI meminta adanya penurunan 20 persen hotspot (titik api) setiap tahunnya di Indonesia. Ada empat provinsi yang menjadi perhatian pemerintah terkait potensi hotspot, salah satunya Sumsel. Tahun lalu, berhasil menurunkan potensi hotspot sekitar 70 persen secara nasional. Tahun ini, berdasar perkiraan BMKG, hingga April masih dalam pengaruh Lanina sehingga tetap basah.
Dari April hingga Juni, dalam pengaruh moderat. Yang perlu diwaspadai mulai Juni hingga akhir tahun kemungkinan iklim kering. Diharapkan tidak terjadi kebakaran hutan yang memproduksi asap keluar negeri. Gusti juga menyikapi permasalahan sampah. Sebagai kota berkembang, ia ingin agar Sumsel bisa memperhatikan secara serius pengelolaan sampah dengan baik.
“Palembang dan Surabaya jadi wakil Indonesia untuk bertanding dengan wakil-wakil dari negara lain di tingkat internasional dalam hal kebersihan kota,” ucap Gusti. Hanya saja, ia menilai perlu ada perhatian serius terhadap Palembang. Khususnya bagaimana agar tidak terjadi polusi dari pengolahan karet. Sehingga saat tim penilai datang ke Palembang tidak perlu menutup hidung karena bau menyengat.
Sebagai contoh, di Padang ia baru mencanangkan program bank sampah. Di Sumsel diharapkan tidak hanya dilakukan pengolahan sampah, tapi bagaimana memilah sampah sejak dari sampah rumah tangga untuk mempermudah proses pengolahan. Untuk sungai, juga jadi fokus perhatian pengelolaan lingkungan hidup.
Perlu ditingkatkan kinerja bagaimana menaikkan kelas kualitas air sungai di Sumatera. Misalnya DAS (daerah aliran sungai) Musi yang setelah penandatanganan prasasti ini akan dipantau pada sejumlah titik oleh Sumsel dan Bengkulu. “Sumatera sudah maju pesat, jangan sampai pembangunan merusak lingkungan hidup,” pintanya.
Makanya sekarang ada program Green Economy. Dimana pembangunan tetap berjalan, namun rendah karbon. Kerusakan dan degradasi hutan menjadi penyumbang karbon dan penyebab efek rumah kaca terbesar. Pemeliharaan hutan dan memperbanyak penanaman tumbuhan menyumbang 14 persen pengurangan emisi gas karbon, 6 persen disumbang dari efisiensi energi dan energi terbarukan. Dan 6 persen lagi dari pengelolaan limbah yang baik. Dengan sinergis seluruh program itu diharapkan mampu menurunkan 26 persen gas karbon.
Untuk meningkat kinerja pemerintah daerah, Menteri berencana mengurangi anggaran pusat dan menurunkannya ke daerah. Rencananya akan mulai 2012, tentu saja harus ada izin dari DPR RI dan internal di Kementerian Kehutanan. Jika rencananya itu berhasil, maka alokasi untuk daerah tahun depan akan meningkat lima kali lipat dibanding tahun lalu.
Dan tahun berikutnya menjadi 6-7 kali lipat. Termasuk untuk pusat pengelolaan ekoregion pada masing-masing wilayah. Sementara untuk dana dekon yang selama ini besarnya hanya Rp500 juta akan dinaikkan, tapi jumlahnya tidak akan seragam, yang berprestasi tentu akan lebih besar. Untuk penilaian Adipura akan diperketat. Parameter yang dinilai juga terus bertambah. Misalnya yang ditambah tahun ini adalah kualitas air dan udara.
Mulai tahun ini, penilaian Adipura juga akan melibatkan pusat studi lingkungan (PSL) dari masing-masing perguruan tinggi. Dan sudah ada pula Dewan Penilai Adipura. Digunakan pula sistem silang sehingga menghilangkan unsur subjektivitas dan lebih objektif. Tahun depan, akan masukkan parameter lain dalam penilaian.
“Penilaian Adipura sendiri dilakukan tiga kali dalam setahun. Target tahun ini seluruh kota di Indonesia, kalau tahun sebelumnya baru sekitar 70 persen saja,” kata Gusti. Mulai tahun ini, hanya yang mendapatkan Adipura kencana dan yang pertamamendapat Adipura saja yang akan menerima piala Adipura langsung dari Presiden SBY. Sedangkan yang sudah pernah tapi belum lima kali hanya menghadiri saja.
Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera, Ir M Ilham menambahkan, pelaksanaan rakor ini bertujuan menyinkronisasikan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Melalui acara ini, Kementerian Lingkungan Hidup ingin menjaring aspirasi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal, konkrit dan strategis. “Kita juga ingin mendapatkan profil pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup daerah untuk mempertajam penetapan lokus strategis apabila dibutuhkan,” cetusnya.
Melalui rakor ini, akan dikomunikasikan berbagai kendala dan hambatan yang dirasakan pihak daerah maupun Kementerian Lingkungan Hidup dalam menyusun langkah-langkah konkret penyelesaian permasalahan yang ada. “Harapannya, dalam rakor ini dapat tercapai suatu kesepakatan usulan rencana kegiatan 2012 yang menjadi sinergis pemerintah pusat dan daerah di bidang lingkungan hidup dari setiap ekoregion,” beber Ilham.
Sasaran dalam rakor ini di antaranya mendapatkan data dan profil umum daerah mengenai kemajuan, hambatan dan kebutuhan penunjang program pembangunan di bidang lingkungan hidup. Dalam rakor dilakukan pula konsultasi teknis terkait kegiatan penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan dan peningkatan kapasitas.
“Hasil yang dicapai akan dibawa dalam rakor nasional lingkungan hidup juga menjadi masukan dalam Musrenbang bulan April mendatang,”ucapnya. Hadir dalam acara, perwakilan instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota, serta sector terkait seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Bappenas serta Kementerian Keuangan.
Ilham menambahkan, saat ini penyusunan program belum sepenuhnya mengacu pada kebutuhan riil daerah. Karena itu, program kerja di bidang lingkungan hidup selama ini belum berjalan secara maksimal. Melalui rakor ini diharapkan terwujudnya sinergisitas pengelolaan sumber daya alam dan ekoregion di Sumatera.
Fokus kerja tahun ini adalah pengendalian pencemaran, kerusakan dan kapasitas pengeloaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Salah satu yang akan dilakukan adalah menjadikan DAS Musi sebagai pusat pengembangan ekoregion Sumatera. Kemudian menetapkan titik pemetaan kualitas air. Untuk itu, dalam acara kemarin dilakukan penandatanganan prasasti pemantauan titik kualitas air DAS Musi antara Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin dan Wagub Bengkulu H Junaidi Hamsyah dan diketahui Kementerian Lingkungan Hidup Prof Dr Gusti Muhammad Hatta.
Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin memanfaatkan acara itu untuk menjual Sumsel. Mulai dari sumber daya alam hingga energi dan pertambangan. Seluruh sector pembangunan masih tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. “Di Sumsel, tahun 2010 lalu ada 10 kota yang sudah menerima Adipura. Akan lebih kita tingkatkan lagi. Sebelumnya, di 2009 Sumsel menerima penghargaan lingkungan hidup terbaik se-Indonesia,” bebernya.
Wako Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, ruang terbuka hijau (RTH) Kota Palembang saat ini lebih dari 30 persen. “Satu pohon ditebang harus seizin saya. Pembangunan tetap akan mengacu pada pemeliharaan lingkungan hidup yang baik,”tukasnya.
Sementara itu, sekitar 10 ribu benih ikan nila kemarin ditabur ke kolam kambang iwak kecil di samping Masjid Taqwa Jl Ki Renggo Wirosantiko. Penaburan benih dilakukan secara simbolis oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH), Gusti Muhammad Hatta.
Saat kegiatan, Gusti didampingi Walikota Palembang, Eddy Santana Putra, Wakil Gubernur Bengkulu, Junaedi Hamzah dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Palembang, Apriadi S Busri.
Tampak hadir di acara tersebut sejumla pejabat di lingkungan Pemkot Palembang seperti Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (DP2K) Sudirman Tegoeh, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Gema Asiani dan kepala dinas lainnya. (mg13)
(46)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar